Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )
LSM Leppansi dalam wawancara macannews dan beberapa Pemred media termasuk Bintang Indonesia Charles mengatakan bahwa Banyak Berubah Kehidupan Kepala Sekolah setelah di perbolehkannya Pungutan IPP ( Iuran Penyelenggaraan Pendidikan ) dan Pungutan demi pungutan yang gak kunjung habis. Beberapa Kepala sekolah dalam kurun waktu dua tahun ini sejak 2017 pengelolaan SMA dan SMK ke Propinsi Banyak Kepala Sekolah sudah memiliki mobil sekelas Fortuner VRZ yang ditaksir berharga barunya setengah milyar rupiah lebih. kalau dihitung dengan azas pembuktian terbalik maka dapat dipastikan banyak kepala sekolah yang berkandang di Penjara, dari penghasilan satu bulannya seorang kepala SMA berstatus ASN hanya dapat gaji Take Home pay nya berkisar Rp 13 jutaan yaitu Gaji dan tunjangan jabatan dan Sertifikasi Guru. yang menjadi pertanyaan apakah Cukup membayar cicilan mobil sekelas 600 jutaan ke atas tersebut. menurut Pengamat Pendidikan LSM Leppansi Edo , sangat menyakitkan dirasakan orang tua siswa harus membayar pungutan yang tidak berperikemanusiaan tersebut, karena harus membayar segala hal padahal ada dana BOS dari pemerintah Rp. 1700000 per siswa pertahun. kalau dihitung RKAS yang kebetulan saya ada investigasinya kata Edo , SMAN 1 Cikarang Selatan , jumlah siswa kelas 10 yang diterima 10 rombongan belajar atau sekitar 360 orang , dengan IPP Rp 350.000 , pungutan pramuka Rp 385.000. dan Uang Seragam Rp 1.200.000. kalau dihitung unsur uang masuk RKAS yaitu Dana BOS ( ditaksir 1000 siswa kelas 10,11,12 total Rp 1.7 Milyar, dan IPP perbulan Rp 350.000 dikali ditaksir 1000 siswa total Rp. 350 juta di kali 12 Bulan menjadi Rp. 4.2 Milyar. ditambah BOS Propinsi sekitar Rp 700.000 per siswa per tahun . total Rp 840 juta . sehingga total pemasukan dana bila dijumlahkan mencapai Rp 6.74 Milyar pertahun. angka ini belum dimasukkan lagi pembiayaan uang pramuka Rp 385.000 dengan total 360 siswa baru. ketika ditanyakan kepada Kepala Sekolah Rahmat Kusnadi hanya menjawab lewat SMS minggu kedua tiap bulan saya menerima tamu alias maklumat kadaluarsa yang tidak jelas siapa yang menyetujuinya diatur seperti ini waktu kunjungan media dan LSM. macannews. melaporkan ke Kepala KCD hal mengapa pembiayaan kegiatan Pramuka diduga double anggaran karena seharusnya kegiatan itu seharusnya didalam RKAS ( Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ) , kata Casmiadi Kepala KCD wialayah III , nanti bang saya akan periksa SMAN 1 Cikarang Selatan, dan saya juga belum tandatangani RKAS nya, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Dinas tahun 2018 bahwa Setiap RKAS wajib disetujui oleh Kepala Dinas Propinsi atau perwakilannya KCD, LSM Leppansi akan melaporkan pungutan SMAN 1 Cikarang Selatan ini lewat Surat Leppansi dalam minggu ini tembusan Kejaksaan ,Kepolisian dalam hal ini Tipikor dan Gubernur Jawa Barat kata Edo sambil mengatakan tolong di beritakan nanti perkembangan Surat LSM kami hasilnya bagaimana walaupun pesimis tapi kami sebagai LSM harus suarakan dan tegakkan Hukum . yang pasti kata Edo Kepala Sekolah sekarang diduga Jor-Joran pungut sana sini karena masih bisa cincai ,dan mumpung ada waktu tahun depan kan rencananya Gratis dari Ridwan Kamil selaku janji poitik Gubernur. Sehingga tidak ada yang ditakuti kepala sekolah , sambil bercanda mengatakan ” Hanya Tuhan yang gak bisa di Cincai Kepala sekolah kali sehingga Berani “, kata Edo (EN)
Discussion about this post